Veteran Perang Ini Merajut Hidup di Kolong Jembatan

Penulis : Kontributor Polewali, Junaedi | Minggu, 19 Mei 2013 | 

KOMPAS.com/ Junaedi

Haba (90), seorang veteran yang berperang melawan Belanda dan Jepang, kini merajut hidup bersama istrinya Jalia (80) di kolong jembatan. Karena sudah tak mampu bekerja, pasangan lansia ini hanya berharap belas kasih para tetanga dan keluarga.

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Haba (90), seeorang veteran RI yang berjasa mengusir serdadu Belanda, Jepang, dan antek-anteknya di sejumlah lokasi pertempuran di Sulawesi Selatan. Masa tuanya tragis. Ia kini hidup di kolong jembatan bersama Jalia (80), istrinya. Jangankan dapat gaji pensiun, beras raskin 10 liter yang pernah menopang kebutuhan, kini pun dicabut oleh aparat kelurahan setempat.

Haba mengenal dekat Jenderal Purnawirawan TNI Muh Joesoef (almarhum). Ia masih mengingat rincian keterlibatannya dalam beberapa peperangan mengusir penjajah di Palopo, Sidrap dan Makassar termasuk di Benteng Roterdam Makassar.

Gubuknya berukuran 1,5 x 2,5 meter, terletak di kolong jembatan di Kelurahan Ammassangang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Gubuk Haba alias Espiring ditopang tiang-tiang bambu. Salah satu sudutnya disandarkan di sebuah pohon kakao, agar tak roboh saat diterjang angin. Dinding gubuk itu terpal plastik dan atapnya pelepah nipah.

Haba dan Jalia pernah menjadi petani penggarap. Namun dimasa tua, mereka tak mampu lagi bekerja. Keduanya hanya berharap pada belas kasih orang lain. Jangankan bekerja, untuk keluar gubuknya saja, untuk sekedar menghirup udara segar atau bernaung di bawah pohon yang berjarak sekitar lima meter dari gubuknya itu, Haba harus dipapah istri dan keluarganya. Matanya pun sudah rabun sejak beberapa tahun lalu.

Haba dan Jalia punya empat anak. Namun hidup anak-anak mereka juga jauh dari sejahtera.

Meski sudah renta, ingatan Haba masih baik. Ia ingat saat dirinya terlibat dalam sejumlah peperangan mengusir penjajah. Ia ingat rincian keterlibatannya bersama veteran lainnya dalam perebutan Benteng Roterdam Makasar dari tangan serdadu Jepang. Ia juga masih ingat hubungan dekatnya dengan mantan Pangkopkantib, mantan Panglima dan mantan ketua BPK, Jenderal Purnawairawan Muhammad Josoef.

Meski kerap merasa kecil hati karena tak menerima gaji veteran, seperti rekan-rekan seperjuangannya di Makassar dan Palopo, Haba mengaku tetap bangga karena fotonya masih terpampang jelas di kantor veteran RI di Makassar, bersama puluhan veteran lainnya.
Haba dan Jalia, yang hidup terlantar di masa tuanya itu, belakangan menjadi perhatian warga di Polewali setelah diberitakan sejumlah media. Tak hanya komunitas anak-anak muda dan organisasi sosial yang bersimpati, sejumlah politisi dan kandidat bupati pun mulai ramai-ramai menyambangi pasangan itu sambil membawa bantuan seperti beras dan indomie. Pilkada di Polewali Mandar akan digelar pada Oktober mendatang.
 

Editor :

Egidius Patnistik

Berapa Sih Besaran Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan? Ini Dia Daftarnya

Herdaru Purnomo - detikfinance

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 telah menaikkan tunjangan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan para Veteran.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tunjangan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 kepada bekas anggota KNIP kini diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp 2.128.000,00 setiap bulan (sebelumnya Rp 1.988.000,00). Apabila bekas anggota KNIP meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp 1.585.000,00 setiap bulan (sebelumnya Rp 1.481.000).

Dalam hal bekas anggota KNIP mempunyai lebih dari seorang istri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah istri pertama.

"Istri yang pertama sebagaimana dimaksud adalah istri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian," demikian bunyi Pasal 3 Ayat (3) PP tersebut yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (6/5/2013).

Sementara pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan, pembayaran tunjangan dihentikan apabila janda/duda bekas anggota KNIP meninggal dunia atau kawin lagi.

Adapun pemberian tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 adalah Rp 2.128.000,00 (sebelumnya Rp 1.988.000,00); dan apabla Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia maka kepada janda/dudanya diberikan tunjangan sebesar Rp 1.585.000,00 (sebelumnya Rp 1.481.000,00).

Mengenai besarnya tunjangan kepada Veteran Pejuang kemerdekaan RI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 disebutkan: a. Golongan A sebesar Rp 1.310.000,00 (sebelumnya Rp 1.224.000,00); b. Golongan B sebesar Rp 1.276.000,00 (sebelumnya Rp 1.192.000,00); Golongan C adalah Rp 1.225.000,00 (sebelumnya Rp 1.144.000,00; d. Golongan D adalah Rp 1.194.000,00 (sebelumnya Rp 1.115.000,00); dan e. Golongan E adalah Rp 1.168.000,00 (sebelumnya Rp 1.091.000,00).

"Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan TNI/Polri yang cacat," jelas Pasal 4 Ayat (3) PP tersebut.

Adapun Tunjangan Veteran yang diberikan kepada janda/duda Veteran Pejuang Kemerdekaan RI adalah: a. Golongan A Rp 1.189.000,00 (sebelumnya Rp 1.111.000); b. Golongan B Rp 1.134.000,00 (sebelumnya Rp 1.059.000,00); c. Golongan C Rp 1.081.000,00 (sebelumnya Rp 1.010.000,00); d. Golongan D Rp 1.033.000,00 (sebelumnya Rp 965.000,00); dan e. Golongan E Rp 987.000,000,00 (sebelumnya Rp 922.000,00).

Ketentuan mengenai perubahan besaran tunjangan untuk bekas anggota KNIP, Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Veteran Pejuang kemerdekaan RI ini berlaku mulai 1 Januari 2013. Adapun PP mengenai pemberlakuan hal itu berlaku per tanggal diundangkan, yaitu 11 April 2013.


(dru/dnl)

Kisah Sultan HB IX selamatkan rakyat Yogyakarta dari perbudakan

MERDEKA.COM. Kasus perbudakan buruh kuali di Kabupaten Tangerang, Banten, membuat masyarakat mengelus dada. Di tahun 2013, ternyata masih ada orang yang keji mempekerjakan pegawainya seperti budak. Bahkan memanfaatkan dua anggota Brimob dan TNI untuk ikut menakut-nakuti para buruh.

Ada cerita yang sangat heroik sekaligus mengharukan bagaimana justru dulu Sultan Hamengku Buwono IX menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari perbudakan Jepang. Kalau dulu Sultan tak bergerak, entah bagaimana nasib ribuan rakyat Yogya yang akan dikirim untuk kerja paksa ke luar Jawa.

Zaman pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 sungguh membuat rakyat Indonesia menderita. Bahan makanan, pakaian, bahkan besi pagar diangkut Jepang untuk kepentingan perang. Tak cuma itu, Jepang juga memaksa puluhan ribu rakyat Indonesia untuk kerja paksa. Mereka dinamakan romusha. Kebanyakan Romusha dikirim ke luar Jawa, bahkan hingga Burma, Singapura dan Filipina.

Tentara Jepang memperlakukan anjing mereka lebih baik dari Romusha. Mereka memeras tenaga rakyat tanpa makanan yang cukup, apalagi fasilitas seperti pakaian atau kesehatan. Tentara Jepang menyiksa mereka lebih buruk dari budak. Tak heran, ribuan orang mati mengenaskan. Sebagian besar karena kelaparan dan penyakit.

Sultan HB IX tak mau rakyat Yogya diperlakukan seperti itu. Maka dia bersiasat. Sultan memalsukan data kependudukan Yogya. Dia menulis Yogya adalah daerah yang tandus, miskin dan kekurangan pangan. Harapan Sultan, Jepang tak akan terlalu banyak merampas makanan rakyat Yogya.

Demi menghindari Romusha, Sultan berkilah tenaga pria Yogya sangat dibutuhkan untuk membangun saluran irigasi. Untuk memuluskan rencananya, Sultan malah meminta dana pada pemerintah Jepang untuk membangun saluran irigasi yang disebut Selokan Mataram itu.

Berhasil, Jepang termakan siasat Sultan. Apalagi mereka dijanjikan jika hasil panen meningkat, tentu Jepang yang untung.

Maka dimulailah pembangunan Gunsei Hasuiro dan Gunsei Yosuiro itu. Saluran air tersebut mengalirkan air dari Kali Progo ke Sleman dan daerah-daerah kering lain di arah Timur.

Pembangunan saluran air sepanjang puluhan kilometer ini menyedot ribuan pekerja. Maka rakyat Yogya pun selamat dari kewajiban Romusha. Tentu bekerja di bawah komando Sultan dan di kampung sendiri jauh lebih nyaman daripada dipukuli Jepang sebagai Romusha di daerah antah berantah.

Hingga hari ini, manfaat Selokan Mataram masih bisa dinikmati rakyat Yogya. Bukti kecintaan Sultan pada rakyat Yogya dan kecerdikannya memperdaya Jepang.

Sumber: Merdeka.com

Panglima TNI: ”Kemerdekaan Bangsa Ini Bukan Warisan Penjajah”

KOLINLAMIL (22/4),- Kemerdekaan bangsa ini bukan dihasilkan melalui warisan para penjajah, namun dihasilkan melalui tetesan keringat dan darah serta semangat perjuangan, retorika dan diplomasi ulung yang dilakukan oleh para pendahulu.

Demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., pada apel bersama Korps Prajurit Wanita TNI, yang dibacakan Inspektur Upacara Kolonel Laut (T) Sudi Samiyono dalam apel khusus yang dilaksanakan di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta, Senin (22/04).
Menurut Panglima TNI, memahami peran wanita kedepan, generasi muda wanita adalah the leader of tomorrow, karena ditangan wanitalah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Peran dan partisipasi wanita dalam pembangunan harus merupakan hal yang nyata, karena berbagai potensi, bakat, kemampuan, dan keterampilan dengan semangat dan idealisme yang kental, dinilai akan memberikan warna yang khas bagi pertumbuhan dan kemajuan peradaban luhur bangsa.
Merujuk kepada pandangan tersebut, kiranya prajurit wanita TNI dapat memastikan perannya dalam memberikan kemajuan bagi TNI dan mampu menjawab tantangan jaman.

Pendiri PSSI meninggal di bilik bambu

Foto Soeratin dan bendera pertama PSSI. (Tempo/Seto Wardhana)

*Edisi 83 Tahun PSSI*

Ditulis oleh: Sirajudin Hasbi
Postingan Blog oleh Football Fandom

Pada 19 April 2013, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) genap berusia 83 tahun. Usia yang sudah tak bisa dibilang muda. Jika PSSI diibaratkan manusia, tentunya PSSI merupakan seorang yang sudah tua yang mungkin tinggal menunggu waktu untuk meninggalkan dunia selamanya.

Tetapi, sebagai organisasi yang membidani olahraga paling populer di Indonesia, PSSI tentunya tak boleh terlalu cepat menjadi memori sejarah. Organisasi ini perlu tetap eksis dan berkontribusi positif, seperti yang dicita-citakan oleh Ir. Soeratin, pendirinya. 

Kondisi terkini sepak bola Indonesia jelas membuat miris hati kita, terlebih Ir. Soeratin yang sudah mencurahkan hidupnya semata untuk sepak bola Indonesia. Dia sudah berkorban banyak. Dia memimpin PSSI selama 11 periode (waktu itu kongres berlangsung setahun sekali) bukan karena politik uang atau nafsu berkuasa, melainkan karena dia dianggap sebagai orang yang mampu, punya totalitas, dan mampu mengayomi berbagai insan sepak bola Indonesia. Meskipun itu artinya harus mengesampingkan kehidupan pribadi.

Ir. Soeratin lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1898. Lelaki bernama lengkap Soeratin Soesrosoegondo ini dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terpelajar. Ayahnya mengajar di Kweekschool, dan penulis buku “Bausastra Basa Jawi”. Soeratin pun tumbuh menjadi lelaki yang cerdas dan memiliki kesempatan untuk terus bersekolah — hingga mengenyam studi di Koningen Wilhelmina School di Jakarta. 

Selepas merampungkan studi di Wilhelmina, Soeratin meneruskan ke Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, dekat Hamburg, Jerman pada tahun 1920. Dari sekolah inilah, Soeratin bisa lulus sebagai insinyur sipil pada tahun 1927 dan berhak menyematkan gelar Ir. di depan namanya.

Soeratin bukanlah orang yang lupa pada tanah air walaupun hidup di Jerman begitu nyaman. Pada 1928 dia kembali ke nusantara dan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi terkemuka Belanda. Perusahaan jasa konstruksi ini membangun infrastruktur, seperti jembatan dan gedung di Tegal, Bandung dan beberapa daerah lain.

Pada masa itu pergerakan nasional sedang menggeliat setelah adanya Sumpah Pemuda tahun 1928. Sulit bagi Soeratin untuk tidak ikut terlibat. Ada keinginan untuk memanfaatkan ilmunya bagi tanah leluhur dan juga menghapuskan penjajahan di bumi nusantara.

Namun, bukan gerakan politik yang dipilih oleh Soeratin. Dia lebih memilih memanfaatkan olahraga sebagai sarana memupuk rasa persatuan. Sepak bola yang sudah populer kala itu dipilih sebagai olahraga yang dijadikan alat untuk menjalin hubungan antar pemuda di berbagai daerah di Indonesia. Terlebih pula Soeratin merupakan penggemar olahraga sebelas lawan sebelas ini.

Pekerjaannya yang berpindah-pindah mempermudah Soeratin untuk menjalin komunikasi dengan kawan-kawan di daerah. Dia pun didukung penuh oleh keluarganya untuk terlibat dalam pergerakan nasional. Terlebih lagi istrinya, R. A. Srie Woelan, adalah adik kandung Dr. Soetomo, pendiri Budi Utomo, organisasi pemuda masa pergerakan nasional.

Dalam waktu yang relatif cepat Ir. Soeratin sudah mampu menjalin komunikasi intens dengan tokoh sepak bola di daerah dengan basis sepak bola kuat seperti Jakarta, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Solo, Madiun, hingga Surabaya untuk mempermudah langkah mendirikan organisasi sepak bola yang bersifat nasional. Pertemuan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari intel Belanda.

Akhirnya pada 19 April 1930, tokoh sepak bola dari berbagai daerah berkumpul di Yogyakarta untuk mendirikan PSSI, yang ketika itu merupakan kependekan dari Persatoean Sepak Raga Seloeroeh Indonesia. Penggantian kata “Sepak Raga” menjadi “Sepak Bola” baru dilakukan saat kongres Solo tahun 1950. Kongres di Yogyakarta sendiri dihadiri oleh Voetbalbond Indonesische Jakarta (VIJ, yang kini kita kenal dengan nama Persija), BIVB Bandung (Persib), PSIM Mataram, PPSM Magelang, VVB Solo (Persis), IVBM Madiun, serta SIVB Surabaya (Persebaya).
Setelah terbentuk PSSI, kemudian diselenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat nasional secara rutin mulai tahun 1931. Dengan diadakannya kompetisi ini bisa menarik minat berbagai klub sepak bola yang sebelumnya belum bergabung menjadi bergabung dengan PSSI. Organisasi ini juga aman dari pengawasan Belanda yang mulai melarang organisasi politik. Klub sepak bola Hindia Belanda pun sering melakukan latih tanding dengan klub anggota PSSI.

Saat itu PSSI bukannya tanpa masalah. Pernah ada dualisme seperti yang terjadi saat ini. PSIM Mataram pernah berselisih dengan PSSI pimpinan Soeratin, sebagaimana dituliskan dalam artikel Pandit Football ini. Pada tahun 1934, PSIM keluar dari PSSI dan membentuk Persatuan Olah Raga Indonesia (Porsi). PSSI menyikapinya dengan membentuk Persim Mataram. Namun, akhirnya PSIM kembali bergabung ke PSSI pada tahun 1937.

Ketika mulai sibuk dengan kegiatan di sepak bola, Soeratin pun keluar dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia kemudian mendirikan usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Tetapi usaha itu hancur setelah Jepang datang. Perang berlangsung, Soeratin pun bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Saat itu PSSI dinonaktifkan dan berada di bawah Taiikukai, asosiasi olahraga Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Ir. Soeratin menjadi salah seorang pemimpin Djawatan Kereta Api. PSSI pun aktif kembali. Sayangnya, Soeratin tidak terus hidup layak. Beliau meninggal dalam kemiskinan dan kesunyian. Tahun 1959, beliau akhirnya meninggal di rumahnya yang amat sederhana di jalan Lombok Bandung yang berdindingkan bambu 4x6 meter setelah berjuang melawan penyakitnya yang sempat tak terobati lantaran tidak mampu menebus obat.

Hingga kini belum ada usaha maksimal menghargai jasa Soeratin selain namanya diabadikan di Piala Soeratin, kejuaraan junior. Dia sempat diusulkan sebagai pahlawan nasional melalui Rapat Paripurna Nasional PSSI 2005 (Kep/09/Raparnas/XI/2005) tetapi sayang, hingga kini gelar itu belum diperoleh karena masalah administrasi.

Tetapi dengan gelar pahlawan nasional atau tidak, dengan namanya disematkan sebagai nama stadion sepak bola atau tidak, nama Soeratin — dengan kelebihan dan kekurangannya — tetap akan harum di Indonesia, terlebih bagi publik pecinta sepak bola.

Tiga pesawat pertama Indonesia hasil sumbangan rakyat Sumatra

Reporter : Mohamad Taufik

Merdeka.com : TNI Angkatan Udara (AU) identik dengan pesawat terbang. Anda mungkin sering melihat atraksi pesawat terbang ketika peringatan hari ulang tahun (HUT) TNI AU digelar. Misalnya HUT ke 67 pada 9 April sekarang ini. Tahukah Anda, bila pesawat angkut setelah masa kemerdekaan dulu merupakan hasil sumbangan rakyat Sumatra?

RI-002. ©2013 Merdeka.com

Dua tahun paska kemerdekaan, pemerintah RI yang masih bayi membutuhkan angkutan udara untuk jual beli barang, mengirim seorang diplomat, atau untuk mengirim pasukan secara cepat. Pesawat angkut pertama kali adalah RI-002, disusul RI-003, kemudian RI-004, kemudian RI-005, RI-006, dan terakhir adalah pesawat RI-001.

Lalu dari mana pemerintah membeli pesawat-pesawat itu? Seperti ditulis dalam buku Sejarah Operasi Penerbangan Indonesia periode 1945-1950 yang diterbitkan Dinas Sejarah TNI AU, setidaknya ada tiga pesawat dibeli dari hasil sumbangan rakyat Sumatra, yakni; pesawat Avro Anson pada Desember 1947.

Pesawat itu dibeli dari bangsawan Australia, H Keegan, dengan nomor registrasi VH-BBY. Pembelian pesawat dilakukan dengan cara barter emas seberat 12 kg sumbangan rakyat Sumatra. Pesawat ini kemudian diberi nama RI-003. Kemudian pesawat Avro Anson kedua yang dibeli pada 1948. Pesawat ini diberi nama RI-004.

Terakhir adalah pesawat Dakota yang juga hasil sumbangan rakyat Sumatra. Untuk mengumpulkan dana itu, Soekarno berpidato pertama kali pada 16 Juni 1948 di Aceh Hotel, Kuta Raja, dan berhasil menggugah semangat rakyat Sumatra khususnya Aceh.

Lalu panitia Dakota dibentuk, dan diketuai oleh Djunet Yusuf, Said Ahmad Al Habsji.

Dalam tempo dua hari, masyarakat Aceh berhasil mengumpulkan uang 130.000 straits dollar, lalu digunakan oleh pemerintah membeli pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Pesawat ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia.

Pesawat Dakota Seulawah ini memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28.96 meter, ditenagai dua mesin Pratt & Whitney berbobot 8.030 kg.

[tts]

Mengenal lebih dekat Idjon Djanbi, bapak Kopassus TNI AD

MERDEKA.COM. Setelah penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta beredar notes di facebook, email maupun pesan berantai. Seseorang mengaku bernama 'Idjon Djanbi' memaparkan analis soal penembakan lapas yang mengakibatkan empat orang tahanan tewas.

'Idjon Djanbi' menepis pelaku penyerangan anggota Kopassus. Dia malah menuding serangan itu dilakukan oleh polisi. Sejumlah foto diposting untuk memperkuat argumennya.

Tak jelas siapa 'Idjon Djanbi' penulis notes itu. Apakah Kopassus, intel TNI, polisi atau sekadar penggembira saja. Sejatinya, nama Idjon Djanbi adalah pendiri, pelatih pertama sekaligus komandan pertama korps pasukan elite TNI AD yang kini bernama Kopassus.

Mantan anak buah Idjon Djanbi yang pernah dilatihnya mengenang sosok Idjon sebagai perwira lapangan yang disiplin. Sosoknya langsing dan gesit.

"Pak Idjon suka cek kalau kita jaga malam. Dia sergap dari belakang dengan pisau. Kita berkelahi dulu, baru dia bilang stop, ini komandan kamu. Tujuannya mungkin biar kita siaga," kata Boyoh, mantan anggota angkatan pertama korps baret merah ini saat berbincang dengan merdeka.com.

Idjon Djanbi awalnya bernama Rokus Bernandus Visser. Warga negara Belanda ini tinggal di London karena tak bisa pulang ke negerinya. Saat itu pecah perang dunia II, Belanda dikuasai Jerman.

Visser muda bergabung dengan tentara Belanda yang mengungsi ke Inggris. Dia sempat menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Tapi rupanya Visser lebih tertarik menjadi pasukan tempur, dia ikut bergabung dalam operasi Market Garden yang dilakukan sekutu untuk merebut Belanda tahun 1944. Setelah itu Visser ikut melakukan operasi amphibi bersama pasukan sekutu.

Karena prestasinya, Visser naik pangkat jadi letnan. Pemerintah Belanda mengirimnnya ke Indonesia ketika Jepang kalah dan Belanda ingin berkuasa kembali. Visser menjadi komandan sekolah terjun payung Belanda di Indonesia dengan pangkat kapten.

Setelah perang usai, Visser yang sejak awal bersimpati pada Indonesia memilih pensiun sebagai serdadu. Dia menikah dengan seorang wanita Sunda, kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Mohammad Idjon Djanbi.

Sekitar tahun 1952, Komandan Teritorium Siliwangi Kolonel Alex Evert Kawilarang bercita-cita mendirikan sebuah pasukan elite untuk menumpas DI/TII. Saat itu pasukan reguler sulit bergerak lincah di hutan Jawa Barat yang masih sangat lebat.

Kawilarang pun memanggil Idjon Djanbi dan memaparkan rencananya, sekaligus meminta Idjon menjadi pelatih. Idjon menerima tawaran itu.

"Ternyata dia terima ajakan kami. Dan kemudian kami atur, sehingga dia bisa mendapat pangkat mayor. Selang beberapa waktu, setelah dia bergaul dengan anggota-anggota kita, dia kelihatan merasa betah," ujar Kawilarang dalam biografi Untuk Sang Merah Putih yang ditulis Ramadhan KH.

Idjon dibantu Kapten Marzuki Sulaiman mempersiapkan kesatuan baru yang lahir dengan fasilitas apa adanya ini. Dulu mereka menumpang di sebuah kantor kecil, sebelum akhirnya dapat asrama di Batujajar.

Idjon Djanbi menyusun kurikulum berdasarkan pengalamannya selama menjadi pasukan elite dan bertempur di Perang Dunia II. Latihan pasukan yang diberi nama Kesatuan Komando TT III Siliwangi ini sangat berat. Dari 400 calon siswa komando, kurang dari setengah yang dinyatakan lulus.

Kepada mereka yang lulus, diberikan baret dan brevet komando. Ketika itu baret warna hitam dicelup dalam air teh beberapa lama sehingga warnanya luntur menjadi coklat kemerahan. Itulah cikal bakal Korps Baret Merah.

"Tahun 1953 kompi komando ini diikutsertakan dalam operasi-operasi menghancurkan DI/TII di daerah Jawa Barat. Hasilnya sangat memuaskan, terutama pada penyergapan konsentrasi gerombolan di Gunung Rakutak," kata Kawilarang.

Idjon menjabat komandan tahun 1952-1956, setelah itu dia pensiun dan digantikan wakilnya Mayor RE Djailani.

Pembenahan terus menerus dilakukan hingga akhirnya Kesko III Siliwangi ini berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD), lalu Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), Pusat Pasukan Khusus AD (Puspassus AD), Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Hingga akhirnya sejak tanggal 26 Desember 1986, nama Kopassandha berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.

Sumber: Merdeka.com

LEBIH MENGENAL LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Sayidiman Suryohadiprojo.com

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) berdiri pada 2 Januari 1957 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI no. 103 tahun 1957 tertanggal 2 Januari 1957. Meskipun sudah lama ada dalam kenyataan masih banyak warga masyarakat Indonesia yang tidak kenal LVRI dan malahan kurang paham tentang eksistensi Veteran RI. Tulisan ini bermaksud menambah pemahaman masyarakat tentang LVRI.

Dalam semua negara yang melakukan perjuangan dalam sejarahnya, terutama yang dilakukan sejak abad ke 20, ada organisasi Veteran. Secara umum yang dimaksudkan dengan Veteran adalah warga satu bangsa yang telah memberikan pengabdian kepada pembelaan negaranya. Di Amerika Serikat ada penghargaan tinggi terhadap Veteran dan dibuktikan dengan adanya kementerian yang mengurus kehidupan kaum Veteran AS. Bahkan dibangun satu rumah sakit khusus untuk kaum Veteran, diurus kemungkinan memperoleh beasiswa bagi Veteran yang hendak melanjutkan studinya, dan lainnya.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Veteran RI no 15 tanggal 5 Oktober 2012 sebagai pengganti dan perbaikan undang-undang sebelumnya. Dalam UU no 15 itu ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Veteran RI adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran RI (ps 1 UU 15 th 2012).

Para Veteran RI terbagi dalam Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Veteran Pembela Kemerdekaan RI dan Veteran Perdamaian RI. Veteran Pejuang adalah mereka yang aktif berjuang dalam revolusi fisik antara 17-8-45 hingga 27-12-49. Termasuk mereka yang berjuang dalam PMI, dapur umum serta berbagai kegiatan yang secara langsung bersangkutan dengan perjuangan. Veteran Pembela mereka yang membela kedaulatan NKRI setelah 27-12-49, sedangkan Veteran Perdamaian mereka yang aktif melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB.

Di samping itu dikenal Veteran Anumerta Pejuang, Veteran Anumerta Pembela dan Veteran Anumerta Perdamaian. Itu adalah mereka yang gugur dalam perjuangan masing-masing. Mereka semua diakui dan berstatus Veteran setelah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran yang diberikan oleh Presiden RI.

Sebagai penghargaan dan penghormatan negara diberikan Dana Kehormatan Veteran RI, yaitu sejumlah uang yang setiap bulan diberikan kepada setiap Vet RI. Selain itu ada juga Tunjangan Veteran RI yang ada pengaturannya secara khusus, hal ini juga menyangkut para janda Veteran dan yatim-piatu. Dalam UU ditetapkan bahwa para Veteran Pejuang dan Anumerta Pejuang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Terbitnya UU no 15 tahun 2012 merupakan kemajuan dalam penghargaan negara terhadap Veteran. Sebelum itu, sekalipun ada UU no 7 th 1967 tentang Veteran, namun belum ada penghargaan yang tepat terhadap jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kaum Veteran.

Sekarang pun perlu ditetapkan lembaga negara yang cukup tinggi kedudukannya untuk mengurus Veteran. Dalam masa pemerintahan Presiden Sukarno ada Kementerian Veteran, tetapi sekarang urusan Veteran hanya dilakukan satu direktorat dalam Kementerian Pertahanan. Sebenarnya cukup wajar kalau urusan Veteran sekurangnya dilakukan satu direktorat jenderal kalau Kementerian Veteran dianggap terlalu membesarkan birokrasi.

Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana para warga masyarakat memahami sejarah bangsa kita, khususnya sejarah perjuangannya. Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa di lembaga pendidikan nasional, khususnya di SD-SMP-SMA amat kurang, berakibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan Generasi-Generasi lanjutan mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka masuk akal kalau kaum muda kita kurang mengerti tentang Veteran. Bahkan di kalangan terpelajar yang tinggi posisinya, termasuk dalam TNI dan Polri,cukup banyak yang kurang mengenal sejarah perjuuangan bangsa. Itu antara lain tampak dengan terbitnya UU no. 20 tahun 2009 yang antara lain menetapkan bahwa pemilik Bintang Gerilya tidak boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata. Para pembuat UU itu, baik di DPR maupun Pemerintah, menilai Bintang Gerilya terlalu rendah untuk Kalibata. Padahal Makam Pahlawan Kalibata dibangun oleh prajurit TNI pada tahun 1950 sebagai tempat istirahat terakhir para prajurit TNI. Untung untuk bangsa kita bahwa para hakim dalam Mahkamah Konstitusi cukup paham sejarah perjuangan bangsa dan kemudian meniadakan ketentuan aneh yang tertera dalam UU no 20 itu.

Kaum Veteran RI secara otomatis menjadi anggota Legiun Veteran RI (LVRI) sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi kaum Veteran RI. LVRI dipimpin oleh satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota Madya. DPP dipimpin seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Kongres LVRI yang diadakan setiap 5 tahun. Yang memilih adalah para pimpinan DPD Provinsi dan anggota DPP yang berhak memilih. Pada waktu ini Ketua Umum LVRI adalah Letjen (Purn) Rais Abin yang terpilih kembali dalam Kongres tahun 2012. Sebelumnya pimpinan LVRI secara berturut-turut ada di tangan Kol. R. Pirngadi, Mayjen (Purn) Sambas Atmadinata, Letjen (Purn) Sarbini, Laksdya (Purn) O.B. Syaaf, Jend (Hor) A. Tahir dan Letjen (Purn) Purbosuwondo.

Sesuai dengan tujuannya LVRI mempunyai Missi untuk mengajak bangsa Indonesia, khususnya kaum mudanya, untuk senantiasa memelihara tradisi perjuangan bangsa Indonesia, yaitu hidup dengan penuh Semangat dan Tekad untuk menjadikan Tujuuan Nasional satu kenyataan. Itu adalah terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendaknya Semangat dan Tekad Perjuangan itu senantiasa terpelihara dengan kuat karena merupakan faktor penentu dalam setiap aspek kehidupan dan perjuangan bangsa dalam dunia internasional yang amat dinamis sekarang ini. Semoga LVRI berhasil sukses menjalankan Missinya itu.

Jokowi: Gesang pantas jadi pahlawan nasional

 

MERDEKA.COM. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung usulan untuk menjadikan tokoh legendaris Gesang Martohartono menjadi pahlawan nasional. Dukungan itu diberikan Jokowi di hadapan ratusan masyarakat Solo di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah.

Sebagai bentuk dukungannya, Jokowi membubuhkan tanda tangannya di sebuah spanduk besar di tengah-tengah berlangsungnya "Car Free Day". Dalam sambutannya, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, Gesang telah dikenal oleh masyarakat dunia dengan lagu ciptaannya "Bengawan Solo".

"Semua masyarakat sudah tahu siapa Gesang itu, jasanya terlalu banyak di dunia kesenian," kata Jokowi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (17/3), seperti dikutip Antara.

Bukan hanya Jokowi, calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, juga turut memberikan tanda tangan.

"Saya apresiasi terhadap keinginan masyarakat yang menghormati dan menghargai salah satu tokoh legendaris musik keroncong itu. Saya sangat mendukung Gesang diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Ganjar Pranowo saat jalan-jalan Car Free Day di Solo.

Namun demikian, lanjut Ganjar, penghargaan dari masyarakat kepada Gesang harus terkonsep dengan baik. Sebagai anggota DPR, dia memberikan dukungan penuh atas usulan tersebut.

Dukungan yang diberikan Jokowi bersama tokoh masyarakat Solo itu bertepatan dengan peringatan 1.000 hari wafatnya sang maestro keroncong Indonesia.

"Warga Solo berharap dukungannya semua masyarakat Indonesia semoga Mbak Gesang segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional mengingat jasa dan prestasi beliau," tandas warga Solo, Mayor Haristanto.
Sumber: Merdeka.com

Sultan Sulu: Kami ingin bergabung dengan Indonesia

MERDEKA.COM 15 Maret 2013 Sultan Sulu Muizul Lail Kiram mengaku sangat frustasi terhadap konflik perebutan Sabah dan Serawak dengan Malaysia. Sebab itu, dia meminta bantuan Indonesia buat merebut kembali wilayah di utara Pulau Kalimantan itu.

"Saya akan menyerahkan kedaulatan Sulu kepada Indonesia asal Indonesia mau membantu mengembalikan Sabah dan Serawak kepada kami," kata Sultan Muizul. Dia mengoreksi namanya bukan Sultan Mudarasulail Kiram.

Menurut dia, Mudarasulail adalah orang mengklaim sultan Sulu. Aslinya dia bernama Faizal Abdul Naim, warga negara Malaysia asal Malaka.

Berikut penuturan Sultan Muizul Lail Kiram saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Kamis (14/3).

Jadi apa rencana Anda selanjutnya?

Saya hari ini ada di Ibu Kota Manila. Mungkin besok saya akan bertemu Presiden Benigno Aquino III. Saya akan minta kepada dia untuk segera mengakhiri konflik di Sabah Saya yakin Presiden Aquino akan menanggapi permintaan itu karena orang Sulu warga Filipina.

Anda jadi minta bantuan kepada pemerintah Indonesia?

Saya tidak punya akses ke sana, tapi saya mendesak saudara kami di Indonesia untuk segera membantu kami. Saya memohon kepada Yang Mulia Presiden Indonesia (Soesilo Bambang Yudhoyono) untuk menolong kami.
Kenapa Anda minta bantuan kepada Indonesia?

Saya kemarin (dua hari lalu) melihat dokumen perjanjian Mafilindo, isinya pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap Sabah dan Serawak.
Lalu apa tawaran Anda buat pemerintah Indonesia?

Saya ingin bergabung dengan Indonesia. Saya akan menyerahkan kedaulatan Sulu kepada Indonesia asal Indonesia mau membantu mengembalikan Sabah dan Serawak kepada kami.

Bukankah lebih baik bergabung dengan Malaysia?

Malaysia munafik, sedangkan Indonesia berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam.
Bukankah Islam agama resmi di Malaysia, sedangkan di Indonesia ada lima agama lain selain Islam diakui?

Islam di Malaysia hanya sekadar kata-kata tapi perbuatan mereka tidak Islam.

Anda kedengarannya frustasi?

Saya memang frustasi karena itu saya sangat mengharapkan bantuan dari Indonesia.

Baca juga:
Satu takhta tiga raja
Hina militer Malaysia lewat FB, seorang guru diburu polisi
Sebut Indonesia, bukan Indon
Perang Lahad Datu dan kebebasan pers di Malaysia

[fas]

Serangan Umum 1 Maret 1949

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

 Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI - berarti juga Republik Indonesia - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta

Monumen Serangan Umum 1 Maret

 Latar belakang
Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.
Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda.
Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. Wiliater Hutagalung - yang sejak September 1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan pesiapan gerilya di wilayah Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda Belanda.
Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman, dan menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru, setiap ada kesempatan, ia juga ikut merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Setelah turun gunung, pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarga tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di (dahulu) Jl. Widoro No. 10, Yogyakarta.
Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya. Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.
Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar Sudirman, sebelum kembali ke markasnya di Gunung Sumbing. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng, dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R. A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi.
Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga sebagai penasihat Gubernur Militer III menyampaikan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Sudirman, dan kemudian dibahas bersama-sama yaitu:

1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan Wehrkreise I, II dan III,
2. Mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III,
3. Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,
4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,
5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari:

• Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat,
• Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Tujuan utama dari ini rencana adalah bagaimana menunjukkan eksistensi TNI dan dengan demikian juga menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Untuk menunjukkan eksistensi TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat perwira-perwira yang berseragam TNI.
Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, grand design yang diajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai "serangan spektakuler" terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta.
Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah:

1. Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.
2. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.
3. Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III, untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara Belanda, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah terlatih dalam menyerang pertahanan tentara Belanda.
Selain itu, sejak dimulainya perang gerilya, pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati, selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting dan kerjasama selama ini sangat baik. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat.
Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan. Untuk skenario seperti disebut di atas, akan dicari beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna menunjukkan diri kepada anggota-anggota UNCI serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut. Kolonel Wiyono, Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT Kementerian Pertahanan yang juga berada di Gunung Sumbing akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris.
Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo. Jarak tempuh (waktu itu) Magelang - Yogya hanya sekitar 3 - 4 jam saja; Solo - Yogya, sekitar 4 - 5 jam, dan Semarang - Yogya, sekitar 6 - 7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, namun Solo, di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.
Pimpinan pemerintahan sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan perbekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat, sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat.
Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total - sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 - yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan: Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I. karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian.
Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan Wehrkreise II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto.
Sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengiriman berita dan pemberian perintah, perintah yang sangat penting dan rahasia, harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan. Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Kurir segera dikirim kepada Komandan Wehrkreise III/Brigade 10, Letkol. Suharto, untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III serta mempersiapkan pertemuan. Diputuskan untuk segera berangkat sore itu juga guna menyampaikan grand design kepada pihak-pihak yang terkait. Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang sopir dari dr. Kusen, Letnan Amron Tanjung (ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM) serta pengawal.
Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. Wiyono dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba di Pedukuhan Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan Bambang Sugeng, dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. M. Ali Budiarjo, yang kemudian menjadi ipar Simatupang.
Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengkoordinasi pemberitaan ke luar negeri melaui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat.Setelah Simatupang menyetujui rencana grand design tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan Wehrkreise I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol. Sarbini.
Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan mampir di Pengasih, tempat kediaman mertua Bambang Sugeng dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat Pengasih (Keterangan dari Bambang Purnomo, adik kandung alm. Bambang Sugeng, yang kini tinggal di Temanggung). Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol. Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949. Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. Wiyono dari Pepolit Kementerian Pertahanan.
Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan (keputusan diambil tanggal 24 atau 25 Februari), bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.
Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

 Jalannya Searangan mum

 Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur [[Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.
Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpim Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula,seluruh pasukkan TNI mundur
Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar-besaran – Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00.

 Kerugian di kedua belah pihak

Dari pihak Belanda, tercatat 6 orang tewas, dan diantaranya adalah 3 orang anggota polisi; selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Segera setelah pasukan Belanda melumpuhkan serangan terebut, keadaan di dalam kota menjadi tenteram kembali. Kesibukan lalu-lintas dan pasar kembali seperti biasa, malam harinya dan hari-hari berikutnya keadaan tetap tenteram.
Pada hari Selasa siang pukul 12.00 Jenderal Meier (Komandan teritorial merangkap komandan pasukan di Jawa Tengah), Dr. Angent (Teritoriaal Bestuurs-Adviseur), Kolonel van Langen (komandan pasukan di Yogya) dan Residen Stock (Bestuurs-Adviseur untuk Yogya) telah mengunjungi kraton guna membicarakan keadaan dengan Sri Sultan.
Dalam serangan terhadap Yogya, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda De Wappen Broeder terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka.

 Perkembangan setelah serangan umum 1 maret

Mr. Alexander Andries Maramis, yang berkedudukan di New Delhi menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi Headlines di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada dr. W. Hutagalung, ketika bertemu di tahun 50-an di Pulo Mas, Jakarta.
Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi Serangan Umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavelerie, persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang menyegel nasib Hindia Belanda untuk selamanya.

HUT PPM KE 32 : ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA

SAMBUTAN HUT 32 PPM : SYUKURAN

ACARA HUT 32 MABES PPM : DOA DAN HIBURAN

32 Tahun Pemuda Panca Marga

H.Syariefuddin Soeltan Wasekjen PPM

Oleh : H Syariefuddin Soeltan, Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Panca Marga 2011 - 2015
 
Organisasi wadah berhimpun anak dan keturunan Veteran RI, Pemuda Panca Marga (PPM) kini telah berusia 32 tahun, jika dianalogikan dengan perjalanan hidup anak manusia, PPM sudah pada fase ‘dewasa’ dalam berpikir dan bertindak.
Suka duka dan lika liku perjalanan organisasi PPM pun cukup beraneka warna, mengikuti alur perjalanan kehidupan bangsa, mulai dari saat kelahirannya pada tanggal 22 Januari 1981 di Pandaan, Jawa Timur, yang kemudian berkiprah sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di tanah air dan lebih spesifik lagi, menjadi bagian dari Keluarga Besar ABRI (KBA) dan Keluarga Besar Golkar.
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Golkar dan Keluarga Besar ABRI bersama FKPPI, PPM selama era Orde Baru tentu saja berada pada posisi yang dekat dengan kekuasaan. Jajaran PPM di seluruh tanah air, berinteraksi dan melekat secara struktural dengan jajaran pertahanan keamanan mulai dari pusat (Mabes ABRI) hingga ke daerah-daerah (Komando Utama dan Teritorial).
Posisi tersebut cukup menguntungkan bagi para kader PPM yang terjun ke dunia politik, karena terbukanya peluang bagi mereka untuk berkiprah di lembaga legislatif mulai dari DPRD Tingkat II, Tingkat I hingga ke pusat.  Hal serupa juga terjadi (meski tidak banyak) di lingkungan institusi pemerintahan, demikian pula di kalangan dunia usaha.
Reposisi keberadaan PPM terjadi seiring dengan arus reformasi tahun 1998, yang kemudian menelorkan sikap independen organisasi anak dan keturunan Veteran ini di dunia politik. PPM secara resmi melepaskan diri dari, organisasi Legiun Veteran RI, Keluarga Besar ABRI dan Keluarga Besar Golkar. Sikap politik dan pendirian resmi PPM, dicetuskan pada forum Rapim pasca reformasi, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) PPM, Drs Djoko Purwongemboro.
Hal tersebut juga membawa perubahan dalam kiprah dan keberadaan PPM dari pusat hingga ke jajaran paling bawah. Sebagai organisasi kepemudaan yang bersifat independen, PPM beranggotakan para kader yang berbeda latar belakang warna politiknya. Satu hal yang dipersyaratkan bagi calon pengurus PPM di semua tingkatan (PP, PD, PC, PR dan Komisariat) adalah ketentuan wajib, untuk menunjukkan keabsahan sebagai anak dan keturunan Veteran RI yang dibuktikan dengan SK Veteran RI Orangtua (Bapak atau Ibu kandung atau Kakek/Nenek) dan Kartu Keluarga ybs. Namun demikian, di luar anak dan keturunan Veteran RI yang ingin bergabung dalam keluarga besar PPM, disediakan wadah Korps Yudha Putra.
Di era reformasi, PPM berkiprah sebagaimana organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya, meskipun di dalam struktur kepengurusannya mulai dari pusat hingga ke ranting, pembina (setempat)-nya masing-masing adalah pimpinan TNI mulai dari pusat hingga ke jajaran teritorial paling bawah. Menurut Sekjen PP. PPM, Ir Ishak Tan, MSi, PhD, hal tersebut semata-mata karena faktor kesejarahan dan administratif belaka. Seperti diketahui, pembinaan administrasi Veteran RI berada di Mabes TNI hingga ke jajaran Kodim di daerah-daerah.
Perubahan sikap, pola pikir dan keberadaan institusi dalam pengembangan PPM ke depan, menurut Ishak Tan, dilakukan melalui upaya transformasi nilai-nilai yang selama ini melekat pada organisasi PPM yang cenderung lebih mengedepankan militansi para anggotanya. “Kita akan berupaya melakukan transformasi nilai, dari militansi ke intelektual,” ujarnya. Karena itulah, dalam memperingati HUT ke-32 PPM kali ini, mengusung tema, “Transformasi Paradigma Menuju Kebangkitan Pemuda Panca Marga”. Menurut Ishak, pemilihan tema sekaligus dikaitkan dengan kebangkitan PPM, sebagaimana yang telah dicanangkan dan kemudian berulangkali disampaikan dalam berbagai kesempatan kegiatan konsolidasi organisasi oleh Ketua Umum PP. PPM, H. Lulung AL, SH. Menurut H Lulung, periode masa bakti kepengurusan 2011-2015 harus dijadikan sebagai era kebangkitan PPM di seluruh Indonesia.

Terkait kegiatan yang dilaksanakan memperingati HUT ke-32 PPM, Ketua Panpel, Abdilah Karyadi, menjelaskan, berhubung kondisi Ibukota beberapa waktu lalu, puncak acara HUT yang seharusnya digelar pada tanggal 22 Januari 2013, diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 9 Februari 2013. Kegiatan puncak, ditandai dengan ziarah ke TMP Nasional Kalibata, dilanjutkan dengan acara syukuran di Auditorium Balai Sarbini, Gedung Veteran RI (Plasa Semanggi).

Kegiatan ziarah dan acara syukuran, menurut rencana akan diikuti lebih kurang 1200 anggota Resimen Yudha Putra dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, dengan kekuatan personel masing-masing 400 orang. Ziarah akan dipimpin oleh Ketua Umum PP. PPM, H. Lulung AL, SH dan diharapkan dihadiri para ketua PD. PPM seluruh Indonesia. Sementara pada acara syukuran yang dirangkaian dengan acara hiburan, diharapkan hadir sekaligus menyampaikan sambutan, Panglima TNI selaku Ketua Dewan Pembina PPM, Ketua Umum DPP LVRI dan para senior pendiri PPM. Menurut Karyadi, pimpinan KNPI Pusat dan OKP tingkat nasional juga diundang dalam acara ini.

Selain itu, rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-32 PPM meliputi, forum dialog kebangsaan tgl 27 Februari 2013, di Jakarta, dengan tema, “Revitalisasi Konstruksi Kebangsaan” yang akan diikuti peserta/utusan, DPP LVRI, DPP KNPI, OKP Tingkat Nasional, PTN/PTS di Jakarta, para ketua PD. PPM, Ormas Tingkat Nasional, Parpol, kementerian dan sejumlah lembaga kajian politik/sosial. Di lingkup internal, akan digelar Diklat Kader Tingkat Madya X oleh PD. PPM Jabar yang akan diikuti selain wakil/utusan PC. PPM se-Provinsi Jawa Barat juga wakil-wakil dari PD. PPM seluruh Indonesia.

Kegiatan acara lainnya berupa bakti sosial, selain ditujukan untuk para keluarga Veteran RI juga untuk kalangan masyarakat yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian. Sementara itu, kegiatan Fun Bike (sepeda santai) menurut rencana digelar bersamaan dengan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2013 mendatang yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat

Pancasila tak lagi jadi acuan, kata JB Sumarlin

Jakarta ( ANTARA News) - Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas) JB Sumarlin mengatakan Pancasila sudah tidak menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.

"Pancasila tidak lagi menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara bidang politik, ekonomi dan sosial budaya," kata Sumarlin pada acara peluncuran dua bukunya di Jakarta, Sabtu.

Ia mencontohkan, ekonomi nasional saat ini cenderung menuju ekonomi pasar bebas, liberal dan individual, bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar.
Meski pertumbuhan ekonomi sudah mencapai enam persen lebih namun kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat masih besar, kata dia.

"Kalau situasi ini terus dibiarkan dan sasaran pembangunan keliru bisa jadi negara tidak lagi berdasarkan kerakyatan, kekeluargaan dan gotong royong. Itu bertentangan dengan jiwa UUD," kata Sumarlin.

Menurut dia, selanjutnya pemerintah mesti mendorong upaya pemantapan pelaksanaan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Peluncuran buku "JB Sumarlin Cabe Rawit yang Lahir di Sawah" dan "JB Sumarlin Sahabatku" antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan Herawati Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(A025)

Editor: Maryati

COPYRIGHT © 2013